Wedangan: Belakang Hotel

IMG-20150326-WA0002

Yogyakarta dikenal sebagai daerah tujuan wisata tentunya berusaha untuk selalu siap menampung tamu-tamu yang datang ke kota ini.  Yogyakarta juga sering digunakan sebagai tempat digelarnya pertemuan-pertemuan penting. Tentu saja hotel menjadi sarana utama dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut. Meningkatnya jumlah wisatawan dan kegiatan MICE di Yogyakarta membuat bisnis perhotelan di kota ini menjadi kue yang lezat bagi para pengusaha, khususnya pemodal besar.

Beberapa tahun terakhir ini laju pertumbuhan hotel di Yogyakarta terasa sangat pesat atau bila tidak bisa disebut gila-gilaan. Berdasarkan data dari PHRI DIY, hingga tahun 2013 di Yogyakarta terdapat 1.160 hotel dan saat ini tentunya sudah bertambah karena pada tahun 2014 terdapat 104 permohonan pembangunan hotel baru masuk ke Dinas Perizinan, belum termasuk 70 izin yang sudah dikeluarkan, belum termasuk yang sudah melakukan proses pembangunan dan belum termasuk yang baru saja mulai beroperasi. Dengan bertambahnya hotel baru tentunya diharapkan bertambah pula sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, khususnya kota Yogyakarta yang memang mengandalkan pemasukan dari sektor pajak. Namun apakah kue tersebut juga dinikmati oleh masyarakat Yogyakarta?

Semalam, Kamis 26 Maret 2015 di Kantin S15 Petakumpet digelar diskusi kreatif yang yang dikemas dalam format Wedangan. Peserta duduk bareng dan ngobrol santai – namun serius – membahas topik yang sudah ditentukan. Agenda Wedangan tadi malam adalah pemutaran film “Belakang Hotel” dan diskusi bersama nara sumber dari Komunitas Warga Berdaya.

Mungkin di antara kalian ada yang sudah menonton film Belakang Hotel. Film produksi bareng antara WatchdoC dengan Komunitas Warga Berdaya ini mendokumentasikan beberapa kampung yang berada di belakang hotel-hotel berbintang di Yogyakarta. Semenjak dibangunnya hotel-hotel tersebut, masyarakat kehilangan air sumur yang selama ini menyokong kehidupan mereka. Sumur yang semenjak jaman nenek kakek mereka selalu berlimpah air, tiba-tiba mengering sejak hotel-hotel tersebut dibangun.

Secara khusus film berdurasi 40 menit ini menyoroti sumur-sumur warga di kawasan Gowongan, Malioboro, Miliran dan Penumping yang tiba-tiba hilang airnya dan akibat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satu contohnya adalah warga yang terpaksa setiap hari merogoh kocek 2000 rupiah untuk menumpang mandi di kamar mandi umum di pasar. Adegan lain ditampilkan saat seorang warga yang protes dengan cara mandi dengan debu di depan hotel. Mas Dodo, pelaku aksi teatrikal mandi debu yang kebetulan saat diskusi juga hadir mengatakan, bahwa sejak ia lahir hingga saat ini berumur 37 tahun sumur warga tidak pernah kering. Seandainya pun terjadi kemarau panjang, air sumur menyusut namun masih mudah didapatkan. Namun semenjak ada hotel berbintang di kampungnya, air sumur di rumah-rumah penduduk seakan menghilang.

IMG-20150327-WA0004

Setelah pemutaran film dilanjutkan dengan diskusi di antara peserta yang rata-rata adalah mahasiswa perguruan tinggi di Yogyakarta. Di situ mas Nasir dari Komunitas Warga Berdaya menyatakan bahwa masalah ini adalah puncak gunung es dari segala hal yang kompleks, termasuk urusan perizinan dan pengelolaan tata ruang serta sumber daya publik. Bila perizinan dan AMDAL bermasalah namun dipaksakan, maka ke belakang akan muncul masalah-masalah baru, salah satunya adalah sumur warga yang mengering.

Jadi film ini dibuat dengan pesan yang ingin disampaikan kepada publik tentang salah satu efek maraknya hotel-hotel baru di Yogyakarta. Namun tidak berarti mengajak publik untuk anti investasi dan anti hotel. Karena keberadaan hotel juga penting dibutuhkan untuk membangun sektor pariwisata Yogyakarta. Yang ditolak adalah hotel-hotel bermasalah dalam perizinan namun bisa tetap berdiri.

Berikut adalah film Belakang Hotel yang sudah bisa ditonton secara full via Youtube.

Advertisements

10 comments

  1. Nah, ini menarik. Ada kesamaan dengan fenomena di Yogya dengan kejadian teman karib saya di Batu: mereka menolak besar-besaran pembangunan hotel di daerahnya, karena pembangunan tersebut tidak punya AMDAL dan sama, pembangunannya mengancam sumber air di sana, yang notabene sumber satu-satunya bagi warga sekitar. Mereka sekarang sampai berjuang di ranah hukum, kasusnya kini ada di tingkat banding (atau kasasi, saya lupa). Semoga pembangunan bisa lebih bijak dan lebih mencakup seluruh lapisan masyarakat ya, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Diperlukan kontrol ketat dari masyarakat dan pihak-pihak terkait yang mengaku peduli dengan alam, sehingga tidak lebih banyak lagi masyarakat kita yang bermandi debu akibat gemuruh kencangnya modernisasi perhotelan. :)).

    Liked by 1 person

    1. Nah permasalahannya adalah kekuatan modal yang besar mampu membiayai pihak-pihak terkait (aparat, birokrat, warga setempat) maupun yang tidak terkait (preman, termasuk satgas parpol) membuat permasalahan menjadi semakin kompleks.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s